Kamis, 21 Mei 2020

Knowledge KPU Dibobol Hacker, 2,3 Juta Knowledge Warga Indonesia Beresiko Diperjualbelikan, Ini Kata Keminfo - EB

    Belum usai masa pandemic yang melanda negeri ini, pemerintah khususnya KPU dihadapi dengan permasalahan information warga Indonesia yang dibobol oleh peretas.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan akan melakukan penyelidikan atas kebocoran information yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Knowledge Warga Indonesia Dibobol Peretas

    Akun bernama @underthebreach mengatakan menjual 2,3 juta warga dan pemilih Indonesia di discussion board hacker. Dan pelaku sendiri mengatakan mendapat information ini secara resmi dari KPU.

    Akun @underthebreach sebelumnya juga mengungkap soal penjualan information 91 juta pengguna aplikasi Tokopedia.

    “Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI Arief Budiman dan akan ditindak lanjuti koordinasi antara KPU, Kemenkominfo dan Badan Siber & Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan penyelidikan teknis untuk menjaga perlindungan information khususnya information pribadi,” kata Johnny, pada Jumat (22/5).

    Johnny mengatakan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pemerintah berkewajiban untuk menyerahkan perkiraan information penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU pusat.

    “Sebagai tindak-lanjut Kominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelurusi penyebab kejadian ini,” ujar Johnny.

    Oleh sebab itu, Johnny mengatakan mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan penglengkapan information calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.

    Johnny menjelaskan tata kelola information pribadi yang baik dilakukan tak hanya dengan sistem keamanan, tapi juga membutuhkan payung hukum yang berupa UU Perlindungan Knowledge Pribadi (PDP).

    Johnny mengatakan saat ini Rancangan UU PDP akan dibahas di DPR. Ia berharap agar DPR segera membahas UU PDP.

    “Kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP di DPR RI dapat segera dilakukan, kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama di mana RUU PDP perlu segera diselesaikan,” ujar Johnny.

    Sebelumnya, dari bocoran information yang diungkap oleh akun @underthebreach, sebagian besar pemilih berasal dari Yogyakarta. Bocoran information yang dijual berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), serta information lain.

    Dalam contoh information yang disajikan tampak information yang dijual adalah information KPU tahun 2014 lengkap dengan brand KPU pada bagian kop surat. Peretas ini juga menampilkan folder-folder yang berisi information pemilih dari sejumlah daerah di Yogyakarta.

    Dalam tulisan yang sama, peretas menjanjikan untuk menjual information 200 juta information pengguna Indonesia. Ini berarti nyaris seluruh information warga Indonesia bakal diperjualbelikan.